Image by : mkzhackers.blogspot.com

Apa dan Manfaat Blog Dofollow? ( Update! ) - Selamat malam sahabat blogger, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan blog dofollow. Hal yang akan saya bahas kali ini meliputi apa itu blog dofollow, apa kekurangan dari blog dofollow, apa kelebihan dari blog dofollow, dan apa manfaatblog dofollow. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lanjut baca!

Apa itu Blog Dofollow?

Pertama saya akan membahas arti dari kata "Dofollow". Dalam bahasa ingris, kata "Dofollow" berarti "Mengikuti". Sedangkan yang dimaksud dengan blog dofollow adalah blog yang mempunyai link pada kolom komentar dengan status dofollow ( rel="dofollow" ), dimana link tersebut akan diikuti dan ditelusuri lebih lanjut oleh search engine seperti google dsb, sehingga link tersebut akan dianggap sebagai backlink. Sehingga jika kita berkomentar di blog dofollow kita akan mendapatkan backlink dari blog dofollow tersebut. Tapi ingat, kita tidak bisa asal berkomentar di blog dofollow, silahkan anda baca peraturan berkomentar di blog dofollow pada artikel sebelumnya yang berjudul : Cara Berkomentar di Blog Dofollow!

Kelebihan Blog Dofollow

kelebihan yang dimiliki blog dofollow diantaranya adalah blog akan menjadi incaran bagi blogger lain untuk berburu backlink, maka dari itu jangan heran jika lebih banyak orang yang berkomentar di blog dofollow ketimbang di blog nofollow. Blog dofollow juga dibenci Mbah Google, karena blog dofollow cenderung mempunyai lebih banyak link keluar ( outbound link, ketimbang backlink ( inbound link ). Apapun yang terjadi, para admin blog dofollow menurut saya adalah orang-orang yang baik hati, kenapa? karena ia bersedia berbagi backlink untuk kita, hehe.Tapi saya yakin, sebenarnya masih ada kelebihan blog dofollow yang belum saya ketahui, untuk itu silahkan tinggalkan komentar anda.

Kekurangan Blog Dofollow

1. Ada beberapa kekurangan jika kita mempunyai blog dofollow, diantaranya adalah sebagai berikut  :
2. Akan menjadi incaran para Spammer, yang asal meninggalkan komentar hanya demi mendapatkan backlink
3. Blog anda akan dipenuhi komentar yang bersifat SPAM
4. Blog dofollow tidak disukai oleh search engine seperti Google sehingga agak sulit untuk mendapatkan PageRank ( menurut artikel yang saya baca di blog lain ). Tapi ingat itu tidak berarti blog semua blog dofollow tidak akan mendapatkan Page Rank, banyak blog dofollow yang mempunyai PageRank tinggi. Jadi semuanya tergantung kepada si pemilik blog dofollow tersebut, hehehe.

Manfaat Blog Dofollow :

1. Bagi Admin Blog
Manfaat blog dofollow bagi admin atau pemilik blog adalah blog kita akan banyak dikunjungi dan dikomentari oleh blogger lain.

2. Bagi Komentator atau Blogger Lain
Sebagai tempat untuk berburu atau menanam backlink yang sangat berpengaruh dalam SEO. Karena setiap link yang terdapat dalam komentar yang kita tinggalkan di blog dofollow akan dianggap backlink oleh Search Engine seperti Google dsb.

Sebenarnya masih banyak manfaat blog dofollow, namun hanya ini yang baru saya ketahui, maklum blogger pemula hehehe. Untuk itu kritik serta saran yang sifatnya membangun sangat saya harapkan dari anda. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah dan menyinggung. Demikian artikel tentang "Apa dan Manfaat Blog Dofollow? ( Update! )". Semoga bermanfaat dan terimakasih.

Perkembangan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

a. Sistem Pemerintahan di bawah UUD 1945, 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945, tidak menganut suatu sistem pemerintahan dari negara manapun, melainkan merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Kalau diperhatikan sistimatika dari sejak pembentukan UUD 1945 (BPUPKI) yang dijadikan dasar pembentukan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dapat kita ketahui dari Batang tubuh dan Penjelasan Resmi dari UUD 1945 bahwa negara Republik Indonesia menganut Sistem pemerintahan Presidensial

Pada bagian Batang Tubuh UUD 1945 kita dapat jumpai pada pasal 4 ayat 1 yang menyatakan “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang – Undang Dasar “. Sedangkan pada pasal 5 ayat 2 menyatakan “ Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya “. Pada pasal 17 ayat 1 menyatakan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Pasal 17 ayat 2 menyebutkan: Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

Pada Penjelasan Resmi UUD 1945, pada awal dibentuknya UUD 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945 oleh PPKI dapat kita jumpai adanya penegasan tentang Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut : 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, 2. Sistem Konstitusional, 3. Kekuasaan yang tertinggi ditangan MPR, 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah Majelis, 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, 6. Menteri Negara adalah pembantu Presiden , Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Adapun lembaga negara menurut UUD 1945 periode 18 Agustus 1945 adalah 1. MPR, 2. DPR, 3. Presiden dan Wk. Presiden, 4. MA, 5. BPK, 6. DPA

b. Sistem Pemerintahan Konstitusi RIS 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1949

Dalam periode ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (KRIS 1949). UUD ini terdiri dari Mukadimah, 197 pasal dan 1 lampiran. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Republik Indonesia yang Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federal.

Sistem pemerintahannya adalah Parlementer berdasarkan pasal 118 ayat 2 menyebutkan sebagai berikut “ Presiden tidak dapat diganggu gugat. Tanggung jawab kebijaksanaan pemerintah berada ditangan menteri, tetapi apabila kebijakan menteri/para menteri ternyata tidak dapat dibenarkan oleh DPR, maka menteri/menteri-menteri itu harus mengundurkan diri, atau DPR dapat membubarkan menteri-menteri (kabinet) tersebut dengan alasan mosi tidak percaya.

Menurut ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam Konstitusi RIS 1949, sistem pemerintahan yang dianutnya sistem pemerinhtahan parlementer. Pada sistem ini, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (DPR), dan apabila pertanggung jawabannya itu tidak diterima oleh parlemen atau DPR, maka kabinet secara perseorangan atau secara bersama-sama harus mengundurkan diri atau membubarkan diri, jadi kedudukan kabinet sangat tergantung pada parlemen (DPR).

Adapun lembaga nya adalah Presiden, Mentri-Mentri, Senat / DPR, MA DPK.

c. Sistem Pemerintahan di Bawah UUDS 1950

Negara Kesatuan menjadi pilihan pada masa berlakunya UUD Sementara 1950, hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 yang berbunyi “ Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan “.

Bentuk negara kesatuan merupakan kehendak rakyat Indonesia, hal ini dikemukakan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1950, sedangkan pada Mukadimah UUDS 1950 menyebutkan “ Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik kesatuan “

Adapun Lembaganya adalah Presiden, Wakil Presiden, Mentri-Mentri, DPR, MA, DPK.

d. Sistem Pemerintahan di Bawah UUD 1945, 5 Juli 1959-19 Oktober 1988

Berdasarkan pasal 134 UUDS 1950 menegaskan Konstituante (Sidang pembuat UUD) bersama-sama Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS 1950. Mengingat UUD 1950 masih bersifat sementara, maka harus segera ada UUD yang tetap. Berdasarkan UUDS 1950 pembentukan badan Konstituante haruslah melalui pemilihan umum. Pemilihan umum untuk anggota Konstituante, baru dapat terlaksana pada tanggal 15 Desember 1955, dan Konstituante untuk pertama kali bersidang pada tanggal 10 Nopember 1956 dalam sidang ini dibuka oleh Presiden Soekarno di Bandung. Pada sidang Konstituante inilah untuk pertama kalinya Presiden Soekarno memperkenalkan istilah Demokrasi Terpimpin. Masa Orde Lama ( 5 Juli 1959 – 22 Februari 1966, dan masa orde lama ( 22 Februari 1966 – 19 Oktober 1988 )

Lembaga Negara yang harus ada berdasarkan UUD 1945 : MPR. DPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPA, MA dan BPK. Lembaga negara semacam ini memiliki tugas dan wewenang berdasarkan UUD 1945. dan semenjak UUD 1945 diamandemen dan dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2003 lembaga negara seperti tersebut di atas mengalami perubahan. Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen lembaga negara yang ada : MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, KY, BPK, lembaga negara ini semua sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundangan yang ada menurut UUD 1945.

f. Sistem Pemerintahan di Bawah UUD 1945, Masa Reformasi ( Hasil Amandemen, 5 Juli 1959-Sekarang )

Dalam amandemen UUD 1945 masa jabatan Presiden paling banyak dua kali masa jabatan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat mulai dari pemilu 2004 dan yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama pilihan langsung rakyat adalah Soesilo Bambang Yudoyono dan Yoesuf Kala, MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara melainkan lembaga negara yang kedudukannya sama denga Presiden, MA, BPK, kedaulatan rakyat tidak lagi ditangan MPR melainkan menurut UUD.

Di dalam amandemen UUD 1945, ada penegasan tentang Sistem Pemerintahan Presidensial tetap dipertahankan dan bahkan diperkuat dengan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.